JAKARTA, (PR).- Gubernur terpilih DKI Jakarta diharapkan memberikan kepastian berusaha kepada para pelaku UMKM. Terutama dari sisi perizinan, zonasi lokasi usaha, dan permodalan. Pasalnya, perekonomian ibu kota tersebut ditopang oleh sekitar 90% UMKM.

Hal itu menjadi pesan yang tersampaikan dalam acara Dialog Media “Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan UKM” yang digelar di Galeri Indonesia Wow/Smesco Tower, Selasa, 11 April 2017.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Sarman Simanjorang mengatakan, jumlah usaha di Jakarta hingga kini tercatat 1.244.000 usaha dengan usaha menengah besar 10% dan 90 persen di antaranya adalah UMKM. Sementara pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 5,8 persen.

“Potensi ini besar, UKM dan koperasi akan mampu memberikan kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dibina dan diberdayakan secara maksimal,” katanya.

Sarman yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jaya mengatakan, gubernur terpilih harus bisa memberikan kepastian berusaha sekaligus memastikan UKM bisa naik kelas. Dia meminta adanya porsi proyek pemprov ke UKM, mengedepankan dan memanfaatkan produk UKM, kemudian benahi dan atasi tantangan dan permasalahan UKM.

“Jangan setengah hati membina, meningkatkan, dan memberdayakan UKM dan koperasi. Jika ada UKM yang kurang baik sebaiknya dibina bukan dibinasakan,” kata Sarman.

Dia mencatat tantangan dan permasalahan UKM yang ada meliputi kualitas SDM yang masih rendah, akses permodalan belum maksimal, akses pasar yang belum stabil, akses teknologi bisnis, akses bahasa, akses kesempatan, kurangnya pelatihan, zonasi usaha, kualitas pelayanan, dan bahan baku yang susah.

Sementara itu, Duta Koperasi dan UKM 2017 Dewi Motik Pramono mengatakan, pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada UMKM, misalnya memberikan fasilitas izin kepada para pelaku UMKM untuk menggunakan perkantoran pemerintah untuk melakukan transaksi bisnis UMKM. Menurut dia, praktik seperti ini sudah banyak dijalankan di banyak negara lain di dunia, misalnya di Thailand di Vietnam.

“Dan itu berhasil dengan catatan para pelaku UMKM harus menjaga kebersihan dan ketertiban,” katanya.

Selama 42 tahun berkiprah sejak pertama kali mendirikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dewi Motik mengakui hingga kini banyak kemajuan yang dialami UMKM. Namun, ia menyayangkan kemajuan UMKM di Indonesia yang dinilainya lambat sehingga pemerintah harus mulai semakin menerapkan kebijakan yang memihak kepada UMKM.***